Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

8 Terobosan dan Arahan Pj Gubernur DKI Heru Budi

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono memberikan arahan kepada jajaran Pemprov DKI. Arahan itu di antaranya meminta untuk menanam pohon hingga mengawasi warga agar tak buang sampah sembarangan.

Dirangkum detikcom, Rabu (19/10/2022), Heru Budi juga meminta pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dimaksimalkan. Selanjutnya juga, dia menyinggung soal PPSU yang dijadikan staf pribadi lurah dan melarangnya.

Di sisi lain, Heru Budi meminta jajaran Pemprov DKI Jakarta hingga ke level lurah untuk siaga akan ancaman banjir. Heru Budi meminta pegawai tak ambil cuti di masa siaga banjir.

Berikut 8 terobosan dan arahan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono selengkapnya:

1. Minta Walkot Tanam Pohon
Arahan pertama Heru Budi adalah menginstruksikan wali kota se-DKI Jakarta menanam pohon sebanyak-banyaknya. Dia membebaskan para wali kota menentukan titik menanam pohon di wilayah masing-masing.

"Saya ingin minta Pak Wali, tanam pohon sebanyak-banyaknya. Titiknya di mana, terserah. Sebulan sekali kita nih, ikut, sebentar aja. Jam 8-9, Bapak udah nanam pohon dulu nih," kata Heru Budi di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2022).

Heru memberi tenggat satu bulan kepada para wali kota mulai menjalankan instruksinya. Dia pun mempersilakan wali kota mana pun yang memulai menjalani instruksi ini.

"Tapi saya kasih waktu satu bulan, entar mulai dari walkot mana, saya serahkan ke Bapak-bapak, bisa dari selatan, timur, barat, dan seterusnya," ujarnya.

2. Imbau Tak Buang Sampah Sembarangan
Heru Budi juga memberikan arahan lain di bidang lingkungan yaitu menggencarkan imbauan tak membuang sampah sembarangan. Instruksi itu ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kuswanto dan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo.

Dia juga mengusulkan agar menempatkan drone di lokasi strategis yang sering kedapatan orang buang sampah sembarangan seperti Bundaran HI maupun Semanggi.

"Ambil pakai drone siapa yang buang sampah sembarangan, kemudian bisa diimbau ditanyakan di YouTube kita untuk tidak membuang sampah sembarangan karena ini contoh tidak baik," jelasnya.

Khusus untuk Kadishub DKI, dia meminta agar imbauan untuk tak membuang sampah sembarangan diumumkan melalui pengeras suara di lampu merah Kota Jakarta.

"Ada pengeras suara nggak di lampu merah gitu? Pak Kadishub? Nah, itu tolong dimainkan Pak Kadis (untuk memberi imbauan). Misal Bapak-bapak peserta CFD tolong jangan buang sampah sembarangan, jaga lingkungan kita," ucapnya.

3. Pembinaan PMKS
Di Bidang sosial, Heru menyoroti banyaknya PMKS di sekitar Tol Jatiwaringin. Heru menginstruksikan Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari turun tangan membina para PMKS di lokasi tersebut.

"Bu Kadis, kalau saya tiap pagi masuk tol, ini contoh. Tol Jatiwaringin, masuk. Itu saya lihat setiap hari saya temukan PMKS, mohon maaf, ada di jembatan Jatiwaringin, tol," terangnya.

Dia menekankan pembinaan mesti dilakukan secara humanis. Di samping itu, Heru meminta jajaran Dinsos DKI memerhatikan nasib anak-anak jalanan dan memastikan kelanjutan pendidikannya.

"Setiap hari PMKS di situ. Dibina, humanis," tegasnya.

4. Siaga Penuh Terkait Banjir
Heru juga memberikan arahan soal penanganan banjir. Heru menginstruksikan lurah, camat, hingga wali kota mengidentifikasi daerah rawan banjir. Sedangkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta diminta merilis imbauan menghindari melintas di jalan tertentu apabila terjadi hujan lebat.

"Terkait dengan banjir, Bapak-bapak sudah paham, tapi kadang-kadang lupa, paham tapi kadang-kadang lupa. Para lurah, camat, wali kota, identifikasi rawan banjir. Siaga penuh. Terkait dengan banjir, saya sampaikan kepada teman-teman Asbang Pak Sekda, ketika di lapangan, harus berkolaborasi," jelasnya.

Heru juga mewanti-wanti agar dinas terkait memastikan kesiapan pompa portable menghadapi bencana banjir. Di samping itu, dia mempertanyakan kepada jajaran wali kota apakah memungkinkan mengimbau warga untuk bekerja di rumah (work from home) apabila di sekitar kawasannya dilanda banjir.

"Kesiapan untuk Dinas Tata Air, mobil portabel dan lain-lain untuk merapat ke posisi-posisi tadi. Saya tidak tahu, Pak Sekda, teman-teman walkot, kepala dinas, apa kita bisa imbau melalui walkot misalnya kalau banjir itu genangan di Pejaten misalnya, Pak Walkot bisa imbau untuk WFH," ucapnya.

5. Minta Pegawai Tak Cuti di Masa Siaga Banjir
Heru Budi mengatakan saat ini Jakarta mulai memasuki musim hujan. Dia pun meminta agar jajaran Pemprov DKI hingga ke pemkot agar tak mengambil cuti.

"Hari ini kita memasuki musim hujan. Saya minta kepada seluruh jajaran para walkot untuk tidak mengambil cuti, untuk tidak ke luar kota," kata Heru Budi.

Heru bercerita bahwa dirinya hanya pernah mengambil cuti sekali saat menunaikan ibadah haji pada 2005. Dia yakin pejabat yang hadir saat ini pun melakukan yang serupa.

"Pak Sekda, saya sampai hari ini nggak pernah cuti, dari mulai masuk kepegawaian sampai hari ini tidak pernah cuti, kecuali cuti naik haji 2005. Saya yakin Bapak-bapak sama seperti saya," ujarnya.

6. Larang PSSU Jadi Staf Pribadi
Heru juga menyinggung soal aduan dari petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) yang dijadikan staf pribadi seorang lurah. Heru enggan menyebut lurah yang dimaksud itu.
"Saya nggak ingin menyebutkan lurahnya. Yang ngadu ini PPSU-nya. Saya panggil lurah ke kantor. Jadi lurahnya itu, bayangin, jadi yang ngurusin di rumahnya dua, jadi sopirnya satu, ya kurang dong," kata Heru Budi.

Heru mengatakan petugas PPSU tak bisa dijadikan staf pribadi karena telah terikat kontrak dengan Pemda. Dia kemudian mengibaratkan jumlah PPSU di salah satu kelurahan ada 65 orang, namun bisa saja ada 5 orang yang dijadikan staf pribadi tanpa diketahui Asisten Pemerintahan Pemprov DKI.

"Jumlah PPSU-nya ada berapa? Ini lurah mana? Tanjung Duren Selatan, 65 orang. Ya, 65 diambil 5 juga nggak tahu itu Pak Aspem. Tapi itu tidak bisa. Untuk pelayanan nggak bisa. Kan kontraknya untuk PPSU. Kira-kira seperti itu," ujar Heru. Dia hanya mengambil contoh soal jumlah PPSU di salah satu kelurahan.

"Saya yakin masih ada. Tolong ya besok. Saya orang Jawa nih. Kalau saya ngomong, besok saya akan keliling kelurahan, nggak dadakan juga. Mungkin kalau nanti Pak Aspem sekali-kali nggak sibuk. Sekalian ngecek sekalian silaturahmi menanyakan hal itu," lanjutnya.


Heru juga mewanti-wanti kepada seluruh lurah agar tak menjadikan petugas PPSU sebagai staf pribadi yang mengerjakan tugas di luar tupoksi. Ke depannya, dia akan mengecek langsung ke lapangan secara rutin.

"Mudah-mudahan Bu Lurah, Pak Lurah ada. PPSU jangan jadi staf Bapak. Mohon maaf, jangan jadi driver, suka bawain koran, nanti kan saya keliling kelurahan termasuk sowan ke Kelurahan Duren Sawit. Pastikan ada. Tidak bekerja dari rumah. PPSU kan itu dari 2016 ya. Jeleknya kalau saya jadi pj gini. Saya tahu. Tapi bagusnya kan Bapak-bapak tahu saya ASN, saya nggak mungkin nyakiti hati Bapak-bapak," ujarnya.

7. Tak Pakai TGUPP
Heru juga berbicara mengenai Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Heru memilih memaksimalkan dinas-dinas di Pemprov DKI Jakarta.

"TGUPP semua bagus, tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada," kata Heru kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Senin (17/10/2022).

Heru ingin memperkuat tim ahli dan tenaga ahli dalam membantu dirinya menjalankan tugas. Dia mengatakan semuanya akan dibahas lebih lanjut.

"Mungkin diperkuat di asisten, ada tim ahli, ada tenaga ahli, kira-kira itu, nanti kita bahas," ujarnya.

8. Hidupkan Lagi Meja Aduan Era Ahok
Heru Budi juga menghidupkan kembali meja pengaduan warga di Balai Kota DKI Jakarta. Program ini pernah ada di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (BTP) atau Ahok.

Meja pengaduan kembali dibuka pada Selasa (18/10). Heru meminta perwakilan pemerintah kota (pemkot) setiap administrasi di Jakarta untuk bergantian menjaga meja pengaduan.

"Insyaallah begitu (meja pengaduan era Ahok dibuka lagi) besok, kami membuka kembali," kata Heru kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (17/10).

Heru mengatakan meja pengaduan dibuka selama satu jam dan dimulai pada pukul 08.00 WIB. Heru menyampaikan rencananya meja pengaduan dibuka dari Senin hingga Kamis.

"Saya minta perwakilan dari wali kota setiap hari bergantian di setiap wilayah ada di sini. Dijadwal pak asisten, dijadwalkan dari jam 08.00-09.00 WIB ya," ujarnya.

"Ya Senin sampai Kamis, kalau Jumat kan terbatas waktunya kan kami juga harus bisa cukup," ujarnya. [detik.com]