Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Respons Polri soal Pihak Brigadir J Minta Polisi Ambil CCTV Dipidana

Pengacara Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J meminta polisi yang mengambil CCTV rusak di kompleks rumah dinas Irjen Ferdy Sambo dikenakan pidana dan dipecat. Lalu, bagaimana respons Polri?

"Tunggu timsus tuntaskan semua dulu dengan proses pembuktian secara ilmiah (SCI) agar disampaikan secara komprehensif," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (6/8/2022).

Polisi Ambil CCTV Rusak Sudah Diketahui

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan perihal CCTV di kompleks rumah dinas Irjen Ferdy Sambo yang rusak. Sigit mengaku sudah mengantongi siapa pihak yang mengambil CCTV tersebut.

"Ada CCTV rusak yang diambil pada saat di satpam dan itu juga sudah kita dalami. Kita sudah mendapatkan bagaimana proses pengambilan," kata Sigit saat jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/8).

Sigit mengatakan polisi yang mengambil CCTV yang disebut rusak itu juga sudah diperiksa. Nantinya akan diputuskan apakah perbuatan itu merupakan pelanggaran kode etik atau pidana.

Sigit tak merinci apakah saat diambil CCTV tersebut sudah dalam keadaan rusak atau tidak. Namun dia memastikan sudah mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam perkara CCTV tersebut.

"Yang jelas pemeriksaan masih berlanjut, namun demikian hal itu sudah kita dapatkan siapa yang melakukan, siapa yang mengambil, siapa yang menyimpan dan semuanya," kata dia.

Pihak Brigadir J Minta Polisi Pengambil CCTV Dipecat-Dipidana

Kamaruddin Simanjuntak selaku pengacara Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J meminta orang yag mengambil CCTV tersebut dikenakan pidana.

"Kalau benar yang dikatakan kapolri itu, maka seharusnya dia diberhentikan menjadi Polri dijadikan tersangka pasal 221 KUHP kemudian juga tersangka pasal 55 dan 56 tentang laporan kami. Dan harus diumumkan amanat presiden kan harus dibuka, kenapa masih disembunyikan kalau memang serius," kata Kamaruddin saat dihubungi, Jumat (5/8).

Kamaruddin juga meminta orang yang mengambil CCTV rusak untuk dipecat sebagai anggota Polri. Dia menyinggung amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta kasus dibuka secara transparan.

"Kalau memang ada yang terbukti mencuri CCTV, menghilangkan barang bukti ya copot dong dari polisi, jadikan tersangka, ini nyawa orang loh sudah mati Yoshua masa tak ada kepastian hukumnya, kita cuma dimain-mainin. Padahal presiden 2 sampai 3 kali mengatakan buka seterang terangnya, kok mereka membangkang kepada presiden," ujarnya.

Menurut Kamaruddin mengambil CCTV rusak sama dengan melakukan pelanggaran pidana karena menghalang halangi proses penyidikan. Dia menilai pencopotan sejumlah anggota polri hanya bagian dari sanksi administrasi.

"Tidak bisa, kejahatan kok dicopot, ya kejahatan itu dipidana. Nah perbuatan menyembunyikan barang bukti, menghilangkan barang bukti, menghalang-halangi penyidikan itu pidana, kalau pencopotan administrasi. Jadi jangan hukumnya dibolak-balik macam nggak ngerti hukum. Kalau itu pidana proses pidana dong jangan administrasi. Administrasi ditindaklanjuti dengan pidana ya boleh," imbuhnya. [detik.com]