Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Gerindra: Jangan-jangan yang Usul Kapolri Nonaktif Mau Kasus Sambo Ditutup

Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa tak sepakat dengan usulan Partai Demokrat agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan sementara buntut penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang diotaki oleh Irjen Ferdy Sambo. Desmond mengaku tidak yakin usulan itu dapat membuat keadaan lebih baik.

"Pembenahan kan tidak bicara person. Kita lihatlah apakah dengan diganti Kapolri semakin baik, kan belum tentu juga," kata Desmond kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/8/2022).

Desmond melihat adanya upaya Jenderal Sigit untuk berbenah usai kasus penembakan Brigadir J mencuat. "Saya sih melihat Kapolri hari ini, dengan kebongkarnya ini ada kemauan Pak Sigit memperbaiki diri," imbuhnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra itu mengapresiasi Jenderal Sigit. Lagi, dia tak yakin proses penanganan hukum yang dilakukan Polri terjamin jadi lebih baik andai Kapolri dinonaktifkan.

"Ya kalau saya pribadi apa pun ini luar biasa. Kalau saya, jujur aja saya apresiasi. Kalau diganti orang baru, apakah sama seperti yang sudah berjalan hari ini? Kan ada pertanyaan," ujar pimpinan Komisi Hukum DPR itu.

Desmond menegaskan pihaknya tak setuju dengan usulan Demokrat. Dia pun mempertanyakan balik Benny K Harman yang mengusulkan penonaktifan Kapolri.

"Kalau saya sih tidak terlalu setujulah kalau diganti atau bahasa lain selama menuju ke arah perbaikan, kenapa Pak Sigit diganti? Jangan-jangan yang mengusulkan Pak Sigit diganti agar ini tidak terbuka, malah bisa begitu kan," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman mengusulkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan sementara. Pernyataan Benny itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI dengan Kompolnas, LPSK, hingga Komnas HAM di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti disiarkan di akun YouTube DPR RI, Senin (22/8/2022).

Awalnya Benny meminta agar nama jenderal yang bakal mundur jika Sambo tidak menjadi tersangka dibuka ke publik. Setelah itu, Benny juga berbicara mengenai keterangan polisi soal kasus Brigadir J yang tidak dipercaya publik.

"Sudah betul Pak Mahfud ada tersangka baru yang penting siapa, kan gitu, Pak, kita nggak percaya polisi, polisi kasih keterangan kepada kita publik, publik kita ditipu kita ini kan, kita dibohongin. Sebab, kita ini hanya baca lewat medsos Pak dan keterangan resmi dari Mabes, kita tanggapi ternyata salah," ujar Benny.

Barulah Benny mengusulkan Kapolri dinonaktifkan. Dia meminta Menko Polhukam Mahfud Md mengambil alih.

"Jadi publik dibohongi oleh polisi, maka mestinya Kapolri diberhentikan, sementara diambil alih oleh Menko Polhukam, untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan," ujar Benny. [detik.com]