Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Cara Membuat Izin Pendirian Sekolah Swasta/Madrasah Swasta dengan OSS Tahun 2022 ?

Izin Pendidikan Masuk Kategori Resiko Tinggi

Jakarta (BIB) - Proses Perizinan melalui Perizinan Berusaha di OSS untuk Sekolah diatur melalui Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021. Karena pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak ada yang spesifik berbicara soal pendidikan.

Dan proses Pemenuhan Izin Pendirian Satuan Pendidikan berbeda antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Jika sekolah negeri tidak memerlukan proses online di oss.go.id, tetapi untuk sekolah swasta terlebih dahulu mendaftarkan proses perizinan secara online melalui laman https://oss.go.id/.

Alur perizinan satuan pendidikan (sekolah) sedikitnya melalui 3-4 langkah. Langkah pertama yang harus ditempuh adalah mendaftarkan dokumen sekolah melalui oss.go.id. Pendaftaran pada laman ini lazim disebut pendaftaran secara administrasi.

Artinya, hanya perlu mendaftarkan secara administrasi dan dengan online.

Secara umum, persyaratan dasar (utama) untuk mendirikan sekolah swasta adalah
  • KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang);
  • Persetujuan Lingkungan (Amdal, UKL-UPL, atau SPPL); dan
  • Persetujuan Bangunan Gedung (PBG-SLF).
Ketiga izin diatas dapat diurus melalui oss.go.id dan DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota.

Karena Izin Pendirian Sekolah masuk Kategori Resiko Tinggi, maka perizinan berusahanya wajib memenuhi Komitmen Izin Operasional Pendidikan (IOP).

OSS

Saat ini penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko harus diurus melalui sistem online single submission (OSS). Termasuk pengurusan perizinan sekolah.

Uniknya, sekalipun misalnya jenjang pendidikan yang diajukan termasuk kategori UMK (modal dibawah Rp.5 miliar), namun seluruh proses perizinan jenjang sekolah masuk kategori RESIKO TINGGI.

Itu artinya, setelah selesai pemenuhan daftar di oss.go.id, sekolah wajib melanjutkan perizinan atau pemenuhan komitmen perizinan ke DPMPTSP untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah.
 
Pengamat dan pemerhati pendidikan, Tengku Imam Kobul Moh Yahya S mengakui perizinan dengan online akan memudahkan pelaku usaha terutama di bidang pendidikan untuk menjalankan kegiatannya. 

Setidaknya ada 6 dokumen yang harus diselesaikan, yaitu:
  1. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah bukti registrasi/pendaftaran dan identitas bagi Pelaku Usaha (Sekolah) dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. NIB Wajib dimiliki Pelaku Usaha dalam memulai kegiatan usaha;
  2. Sertifikat Standar (Resiko Menengah Rendah) adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha;
  3. Izin (Resiko Tinggi) adalah Persetujuan Pemerintah Pusat (Kementerian) atau Pemerintah Daerah (DPMPTSP) untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya;
  4. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan Persetujuan Pemerintah Pusat (Kementerian) atau Pemerintah Daerah (DPMPTSP);
  5. KKPR adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang salah satu syarat dasar Perizinan Berusaha yang kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (RDTR/Izin Lokasi);
  6. UMKU adalah Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha. Perizinan Berusaha UMKU mencakup Standar Usaha dan/atau Standar Produk yang dapat diajukan sebelum atau sesudah tahap operasional dan/atau komersial sesuai dengan Ketentuan Kementerian/Lembaga (Hanya untuk Perguruan Tinggi Swasat).

BERIKUT INI TATA CARA MENGURUS IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LEWAT ONLINE

1. Daftar OSS

Sahabat pendidikan, pertama sekali kamu harus masuk ke https://oss.go.id/. Setelah masuk, silahkan mendaftar dan memilih, apakah usaha masuk kategori Usaha Mikro dan Kecil (UMK) atau Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK).

Dalam OSS yang dimaksud dengan Usaha Mikro dan Kecil adalah usaha dengan investasi dengan nilai maksimal Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Total nilai investasi ini tidak termasuk dalam bangunan dan tanah tempat usaha ya.

Dan untuk kategori usaha menengah investasinya antara Rp.5.000.000.000,00 sampai dengan Rp.10.000.000.000,00.

Seterusnya untuk usaha besar investasi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kegiatan pendidikan dapat berupa perorangan, organisasi dan juga badan usaha.

Berikut tata cara untuk mendaftar, pilih UMK, kemudian isi kolom antara lain:
  • Jenis Pelaku Usaha
  • Jenis Badan Usaha
  • Nama Badan Usaha
  • NPWP Badan Usaha
  • No. SK Pengesahan Terakhir (Kemenkum HAM)
  • Alamat Email
  • NIK Salah Satu Pengurus
  • Nama Lengkap
  • Jenis Kelamin
  • Tanggal Lahir
  • Jabatan
  • Alamat (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, RT/RW, Nomor Telepon, Kode Pos)
Kemudian masukkan kode captcha dan centang setuju, dan klik daftar.

2. MASUK OSS RBA

Setelah selesai mendaftar, OSS akan mengirimkan username dan password. Nah, untuk bisa masuk ke OSS RBA, kamu wajib masuk dengan username dan password yang sudah diberikan.

3. PERIZINAN BERUSAHA/PERMOHONAN BARU

Setelah berhasil masuk, kamu harus memilih PERIZINAN BERUSAHA dan meng-klik PERMOHONAN BARU.

Isilah kolom yang tersedia dengan dokumen sekolah anda;
  • Bidang Usaha (KBLI);
  • Lokasi Usaha (Alamat Lengkap);
  • Uraian Usaha;
  • Ruang Lingkup Usaha;
  • Perizinan Berusaha sebelumnya (Ya/Tidak)
  • Nama Usaha/Kegiatan
  • Lokasi Kegiatan (Daratan/Lautan/Hutan)
  • Luas Lahan Usaha (Meter/Kilometer)
  • Rencana Status Lahan Anda (Milik Sendiri/Sewa/Pinjam Pakai)
  • Apakah Memerlukan Bangunan (Ya/Tidak)
  • Apakah Sudah Ada Bangunan (Ya/Belum)
  • Pilih Status Bangunan (Milik Sendiri/Sewa/Pinjam Pakai)
  • Apakah Lokasi Usaha berada di Lintas Provinsi/Kabupaten/Kota (Ya/Tidak)
  • Alamat Usaha (Jalan/Bangunan/Nomor, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, Kode Pos)
  • Tipe Gambar Peta Lokasi Usaha (Polygon/Sip)
  • Lampiran Peta (pdf/shp)
  • Apakah Kegiatan Usaha merupakan Objek Vital Nasional (Ya/Tidak)
  • Cek RDTR dan Kegiatan
  • Detail Pengisian Bangunan (Persetujuan Bangunan Gedung/Sertifikat Laik Fungsi)
  • Investasi (Pembelian dan Pematangan Lahan = Rp.)
  • Investasi (Bangunan/Gedung = Rp.)
  • Investasi (Mesin/Peralatan Dalam Negeri = Rp.)
  • Mesin/Peralatan = Rp.
  • Investasi Lain-lain = Rp.
  • Total Modal Tetap = Rp.
  • Modal Kerja 3 Bulan = Rp. (bahan baku, gaji karyawan dan biaya operasional lainnya)
  • Validasi Resiko)
  • Rencana Mulai Produksi/Operasional
  • Tenaga Kerja Laki-Laki
  • Tenaga Kerja Perempuan
  • Tenaga Kerja Asing
  • Jumlah Tenaga Kerja Lokal Setempat
  • Daftar Produk/Jasa (Nomor/Kapasitas/Satuan/Jenis Produk)
4. CEK RDTR DAN KEGIATAN (PKKPR)

Kegiatan ini merupakan kesesuaian kegiatan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) wilayah berdirinya sekolah. 

Jika kegiatan sudah sesuai dengan RDTR wilayah otomatis bisa lanjut, jika belum memiliki RDTR akan klarifikasi selama 20 hari kerja ke ATR/BPN.

5. VALIDASI RESIKO

Apakah kegiatan masuk kategori:
  • Resiko Rendah
  • Resiko Menengah Rendah
  • Resiko Menengah Tinggi
  • Resiko Tinggi (seluruh jenjang pendidikan masuk resiko tinggi)

Jenis Resiko, KBLI dan Jenjang Pendidikan dan Kewenangan

 

No.

KBLI

Jenjang

Tingkat Resiko

Izin

Kewenangan

1

85132

TK/RA/BA Swasta

Tinggi

Kab/Kota (DPMPTSP)

2

85133

KB Swasta

Tinggi

Kab/Kota (DPMPTSP)

3

85134

TPA

Tinggi

Kab/Kota (DPMPTSP)

4

85139

SPS (PAUD Sejenis)

Tinggi

Kab/Kota (DPMPTSP)

5

85121

SD/MI Swasta

Tinggi

Kab/Kota (DPMPTSP)

6

85122

SMP/MTs Swasta

Tinggi

Kab/Kota (DPMPTSP)

7

85220

SMA/MA Swasta

Tinggi

Provinsi (DPMPTSP)

8

85240

SMK/MAK Swasta

Tinggi

Provinsi (DPMPTSP)

9

 

SLB

Tinggi

Provinsi (DPMPTSP)

10

85141

SPK KB

Tinggi

Kemdikbudristek

11

85142

SPK TK

Tinggi

Kemdikbudristek

12

85143

SPK SD

Tinggi

Kemdikbudristek

13

85144

SPK SMP

Tinggi

Kemdikbudristek

14

85251

SPK SMA

Tinggi

Kemdikbudristek

15

85252

SPK SMK

Tinggi

Kemdikbudristek

16

85440

SPK Non Formal

Tinggi

Kemdikbudristek

Sumber : OSS, diolah Bang Imam Berbagi, 2022


Berdasarkan acuan di OSS-RBA, maka seluruh jenjang pendidikan masuk kategori Resiko Tinggi (PP 5/2021). Karena masuk kategori resiko tinggi, maka wajib memerlukan Izin (Izin Operasional/Komitmen Izin Operasional Sekolah).

Untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP proses perizinan diajukan di Kabupaten/Kota pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP Kabupaten/Kota). Sedangkan jenjang SMA, SMK dan SLB proses perizinan diajukan di Provinsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP Provinsi).

Sedangkan untuk satuan pendidikan kerjasama (SPK) semua jenjang (KB, TK, SD, SMP, SMA, SMK) diajukan perizinannya di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) melalui https://e-layanan.dikdasmen.kemdikbud.go.id/.

Sementara itu perizinan satuan pendidikan madrasah (RA, BA, MI, MTs, MA, MAK) diajukan melalui Kementerian Agama pada laman https://ijopmadrasah.kemenag.go.id/swasta/.

6. AKTIFITAS EKSPOR/IMPOR (sekolah tidak) (Ya/Tidak)

7. BPJS KESEHATAN (Nomor Virtual Account) (Ya/Tidak)

8. BPJS KETENAGAKERJAAN (Nomor Virtual Account) (Ya/Tidak)

9. DATA WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN (WLKP) (Ya/Tidak)

Setelah terisi semua dengan benar, maka centang tentang kebenaran dokumen sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Cetak NIB

Apabila sudah selesai mengisi data dengan benar, akan terlihat data sebagai berikut :

Kolom Daftar Kegiatan Usaha :
  1. Nomor
  2. KBLI
  3. Lokasi Usaha
  4. Data Usaha
  5. Skala Usaha (Mikro dan Kecil/Non UMK)
  6. Tingkat Resiko (Resiko Tinggi)
  7. Pernyataan Mandiri (K3L, Standar Usaha, KKPR, SPPL)
  8. Status (NIB Terbit/Sertifikat Standar Terbit)
Jika sudah benar, semua akan dapat dicetak.

IZIN KOMPERSIAL/OPERASIONAL

Izin Komersial atau Izin Operasional melalui https://oss.go.id/. Sedangkan Komitmen Izin Operasional diurus di DPMPTSP Kab./Kota untuk jenjang PAUD, TK, SD, SMP, dan melalui DPMPTSP Provinsi untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB.

Dokumen yang harus disiapkan dalam mengurus Komitmen Izin Operasional adalah :

a. hasil studi kelayakan;
  • hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
  • dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
  • data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
  • data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan diantara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
  • data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di daerah tersebut;
  • hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
Penilaian hasil studi kelayakan dilakukan oleh daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Komitmen Izin Operasional pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus memenuhi komitmen lainnya, terdiri atas :
  • menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) program keahlian dengan paling sedikit 2 (dua) kompetensi keahlian sesuai dengan program dan kompetensi keahlian yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
  • tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibuka;
  • tersedianya guru produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibuka;
  • tersedianya jumlah guru produktif sesuai dengan jumlah rombongan belajar dan jam mengajar;
  • melakukan kerja sama dengan dunia usaha/dunia industri;
  • tersedianya lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang diselenggarakan; dan
  • adanya analisis kompetensi keahlian yang akan dibuka dengan memperhatikan kondisi/kompetensi sumber daya keahlian guru, potensi resiko, pendanaan, penyediaan peralatan praktik, dan dunia usaha/dunia industri.
Komitmen Izin Operasional ini wajib dipenuhi oleh Yayasan/Sekolah paling lama 1 (satu) tahun setelah diterimanya Izin Usaha.

Setelah memenuhi komitmen izin operasional, Pemerintah Daerah wajib memberikan Izin Operasional paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemenuhan komitmen selesai.

b. isi pendidikan;
c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
d. sarana dan prasarana pendidikan;
e. pembiayaan pendidikan;
f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
g. manajemen dan proses pendidikan.


#BangImamBerbagi #IzinPendirianSekolah #OSS #Online #202022 Diperbaharui Januari 2022

SURAT EDARAN

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Yth,

  1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Risek dan Teknologi;
  2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Risek dan Teknologi;
  3. Semua Gubernur;
  4. Semua Bupati/Walikota;
  5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
  6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
  7. Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi;
  8. Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perizinan Bidang Pendidikan pengaturannya tidak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan pertimbangan bahwa pendidikan bukan merupakan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.

2. Dalam Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko disebutkan bahwa perizinan pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha berbasis resiko dengan menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) untuk Lembaga Pendidikan Formal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

3. Perizinan pendidikan yang selama ini menggunakan sistem OSS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan sudah tidak dapat digunakan.

4. Pemberian layanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada :

a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia

sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri baru yang mengatur mengenai perizinan pendidikan.

5. Pelaksanaan pemberian layanan perizinan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

6. Penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem OSS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan izin sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Oktober 2021

Sekretaris Jenderal,

ttd

Suharli

NIP 196911211992032002

Tembusan :

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.


KODE KBLI BIDANG PENDIDIKAN
  • 85132 : TK/RA/BA Swasta
  • 85133 : Kelompok Bermain (KB)
  • 85134 : Taman Penitipan Anak (TPA)
  • 85139 : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
  • 85121 : SD/MI Swasta
  • 85122 : SMP/MTs Swasta
  • 85220 : SMA/MA Swasta
  • 85240 : SMK/MAK Swasta
  • 85141 : KB SPK
  • 85142 : TK SPK
  • 85143 : SD SPK
  • 85144 : SMP SPK
  • 85251 : SMA SPK
  • 85252 : SMK SPK
  • 85440 ; SPK Non Formal
  • 85151 : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Al-Qur'an
  • 85152 : Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ula
  • 85153 : Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Wustha
  • 85154 : Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula
  • 85155 : Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha
  • 85161 : PAUD (selain keagamaan Islam)
  • 85162 : SD (selain keagamaan Islam)
  • 85163 : SMP (selain keagamaan Islam)
  • 85261 : Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ulya
  • 85262 : Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya
  • 85263 : Satuan Pendidikan Muadalah Wustha dan Ulya Berkesinambungan
  • 85270 : Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah (selain keagamaan Islam)
  • 85321 : Pendidkan Tinggi Akademik Swasta (PTS)
  • 85322 : Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Swasta
  • 85332 : Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta
  • 85340 : Pendidikan Pesantren Tinggi (Mahad Aly)
  • 85410 : Jasa Pendidikan Olahraga dan Rekreasi
  • 85420 : Pendidikan Kebudayaan
  • 85451 : Pendidikan Pesantren Lainnya
  • 85452 : Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal
  • 85459 : Pendidikan Keagamaan Lainnya YTDL
  • 85491 : Jasa Pendidikan Manajemen dan Perbankan
  • 85492 : Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta
  • 85493 : Pendidikan Bahasa Swasta
  • 85494 : Pendidikan Kesehatan Swasta
  • 85495 : Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta
  • 85496 : Pendidikan Awak Pesawat dan Jasa Angkutan Udara Khusus Pendidikan Awak Pesawat
  • 85497 : Pendidikan Teknik Swasta
  • 85498 : Pendidikan Kerajinan dan Industri
  • 85499 : Pendidikan Lainnya Swasta
  • 85500 : Kegiatan Penunjang Pendidikan 
INFORMASI DAN KONSULTASI CARA MEMBUAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH 

Nama
Tengku Imam Kobul Moh Yahya S
Panggilan
Bang Imam
Handphone (HP)
0813 14 325 400
WA / SMS
0813-14-325-400
Facebook
Bang Imam Kinali Bekasi
Instagram
Bang Imam Berbagi
Twitter
@BangImam
Line
Bang Imam Berbagi
Email
bangimam.kinali@gmail.com
Alamat
Puri Cendana Blok F9 No.22

CARI MAP GOOGLE : Link alamat Bang Imam